DPRD JATIM DAN DOKTER TANGGAPI VAKSIN DIFTERI

Dalam menanggulangi berkembangnya bakteri penyebab virus difteri, pemerintah menggelar vaksin serentak di kabupaten kota yang tedampak wabah penyakit atau yang berstatus KLB. Namun kendalanya, beberapa masyarakat yang tak menerima untuk divaksin beralasan karena tidak ada label halal dalam ampul vaksin. Terkait hal ini, Komisi E DPRD Jatim dan dokter RSUD Dr. Soetomo menanggapi kendala tersebut.

 

Surabaya – Tingkat kematian yang sudah mencapai 12 orang di Jawa Timur, membuat pemerintah harus gerak cepat dalam mencegah berkembang dan penyebaran bakteri corynebacterium diphtheriae atau bakteri penyebab wabah difteri. Setelah menggalang vaksin serentak di daerah yang terdampak wabah difteri atau kabupaten kota yang tercatat sebagai wilayah KLB, kini pemerintah harus lebih promotif dalam sosialisasi pemberian vaksin TD atau TDAP yaitu vaksin Tetanus, Difteri, dan Aselular Pertusis. Pasalnya beberapa masyarakat yang menolak untuk pemberian vaksin menduga adanya unsur haram karena tidak adanya label halal dalam ampul vaksin TD.

“ Jika masyarakat menolak untuk divaksin maka harus ada surat pernyataan karena vaksi ini wajib dan harus dipenuhi. Jika ada yang kurang untuk pengulangan vaksin maka masyarakat harus melakukan vaksin segera “, ungkap Dr. Agus Harianto dalam menganggapi masalah tersebut.

 

“ Vaksin ini sangat penting, mengingat wabah difteri sangat mematikan dan mudah menular. Saya menjamin bahwa vaksin yang diberikan kepada masyarakat ini halal “, tambah Dr. Agus.

“ Banyaknya tokoh panutan masyarakat terutama tokoh ulama dan Kiai di Jatim serta perilaku masyarakat yang berbeda menjadi faktor penyebab. Maka dari kejadian ini saya menginginkan adanya kerjasama antar tokoh panutan dan pemerintah untuk promotif preventif dan juga menyadari pentingnya pencegahan dari wabah yang mengancam masyarakat “, ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim. (ma/in)

 






Comments are Closed