BEBERAPA WARGA TINGGALKAN MEDIASI PT. SINERGY POWER SOURCE

Beberapa warga diundang perangkat Desa Kembang Ringgit, terkait konflik kepemilikan tanah dengan PT. Sinergy Power Source yang berada di tepi sungai sadar. Dalam mediasi tersebut juga dihadiri perwakilan kecamatan, Polri, dan TNI. Tetapi, beberapa warga yang tidak sepakat dengan penjelasan perwakilan desa memilih meninggalkan kegiatan tersebut.

 

 

Mojokerto – Dalam mediasi tersebut, diketahui terdapat 56 bidang tanah milik warga dusun Bajangan Desa Kembang Ringgit yang berada di tiga lokasi. Terdiri, 4 ha berada di selatan dan 15 ha disisi utara Sungai Sadar, serta 1,8 ha berada di sisi tanggul Sungai Porong.

 

Rencana penjualan tanah milik warga berawal pada awal tahun 2015. Kepala desa mengundang masyarakat mengundang para pihak pemilik tanah yang direncanakan untuk di jual kepada investor PT. Sinergy Power Source. Pemerintah Desa Kembang Ringgit pun membentuk panitia pembebasan tanah Tegal Dusun Bajangan uang diketuai Sopal Isworo.

 

Pihak investor menghendaki membeli seluruh tanah tersebut dengan harga Rp. 320.000 per/m² tetap ditolak, karena warga menginginkan harga Rp. 400.000 per/m². Hingga akhirnya, disepakati dengan harga Rp. 340.000 per/m².

 

“ Dalam prosesnya, pihak investor kecewa karena tidak semua warga pemilik tanah menjual tanah sesuai kesepakatan awal. Investor pun mempertanyakan kepada kepala desa dan terkatung katung hingga saat ini lebih dari tiga tahun “, ujar Sopal.

 

“ Warga pemilik tanah juga telah menerima DP sebesar 10 juta rupiah “, tambah Sopal.

 

“ Tanah dua bidang milik orang tuanya seluas 3200 m² sempat di tawar investor sebesar Rp 850.000 per/m² tetapi hingga saat ini belum ada ganti rugi hingga saat ini “ ujar Sukasi Wandoyo salah satu warga.

Mengetahui tanahnya dirusak untuk pembangunan pabrik, Sukadi pernah melapotkan ke pihak Satuan Reskrim Polres Mojokerto dan dipertemukan dengan pihak perusahaan dan di tawar Rp. 950.000 per/m². Hingga akhirnya disepakati harga Rp 800.000 per/m², tetapi hingga saat ini juga tidak ada kejelasan hingga saat ini perusahaan sudah berdiri dan beroperasi.

 

Tidak hanya Sukadi Wandoyo. Ketua panitia, Sopal Isworo juga pernah melaporkan kasus tanah ini ke Polres Mojokerto dengan tuntunan minta perlindungan hukun dan mempertanyakan letak tanah miliknya seluas 1670 m². Tetap dalam perjalanannya, Sopal mencabut laporannya ke polisi dengan alasan pemerintah desa sudah memenuhi tuntutannya. (nd/in)

 






Comments are Closed